Daya Saing Turun Tak Pengaruhi Investasi

"Ketika baru masuk ranking 69, kalau mau diukur dari 69 ke 46 sudah banyak perbaikan."

Sumber news - Kendati peringkat daya saing Indonesia turun, namun pemerintah percaya hal itu tidak berpengaruh terhadap investasi dan perdagangan dengan negara lain.
Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang dikeluarkan World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia turun dari peringkat 44 pada 2011 menjadi 40 tahun ini dari 142 negara.

"Secara tidak langsung tidak berpengaruh, sulit kita ukur, yang dilakukan investor pasti membaca bahan," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 9 September 2011.

World Economic Forum, menurut Mendag, adalah forum yang cukup dipandang di dunia dengan jumlah anggota sebagian besar adalah perusahaan ternama, sehingga forum itu akan menjadi referensi bagi perusahaan maupun negara-negara di dunia untuk berinvestasi.

"Kita ketika baru masuk ranking 69, kalau mau diukur dari 69 ke 46 sudah banyak perbaikan," ujarnya. "Seharusnya investor juga melihat peningkatan itu," ungkap Mendag.

Meskipun demikian, Mendag melanjutkan, pemerintah sadar masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan seperti infrastruktur. "Justru di satu sisi adalah hambatan, tapi di sisi lain infrastruktur itu peluang investasi," kata Mendag.

Untuk meningkatkan kembali peringkat daya saing Indonesia, pemerintah sudah dan sedang melakukan upaya-upaya agar investasi serta perdagangan tidak ikut menurun. Perbaikan dalam hal infrastruktur yaitu bagaimana meningkatkan kerja sama publik dan pemerintah (Public-Private Partnership) serta pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Selain itu, lanjut Mendag, yang harus diperbaiki berikutnya adalah lembaga pemerintah terutama yang menjadi prioritas, yakni reformasi birokrasi.

"Inefisiensi birokrasi dan ekonomi biaya tinggi itu prioritas. Setiap kementerian ada target, misalnya di Kemendag, semua izin dilakukan secara online dengan target pada 2014 selesai dalam waktu satu hari," tuturnya.

Kemudian, Mendag menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) mengalami perbaikan terutama pada SDM dasar. "Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dasar yang besar menjadikan SDM dasar membaik, meskipun pendidikan atas belum terlalu membaik juga," ujarnya.

Untuk memperbaiki sektor pelabuhan dan logistik, Mari menjelaskan, terdapat dua program yaitu program jangka pendek dan menengah. Jangka menengah dilakukan dalam hal pembangunan pelabuhan baru, rel kereta api, jalan tol, dan proyek terkait lainnya. Sementara itu, untuk jangka pendek, pelaksanaan program pelabuhan 24 jam, tujuh hari seminggu dan national single window untuk kelancaran dokumen ekspor-impor.

"Pada Mei 2011, sudah ada aturan yang keluar tentang single port authority, sehingga bisa mengecek dokumen, barang, dan pembayaran untuk mempercepat pengawasan barang secara elektronik," kata Mendag.

Selain itu, pemerintah sudah menyediakan dry port kontainer dari Jababeka ke Pelabuhan Tanjung Priok dan direncanakan ditambah hingga Surabaya. Untuk upaya itu, menurut dia, diperlukan sinergi dan kerja sama semua pihak agar daya saing Indonesia juga meningkat. "Manajemen pelabuhan, Pelindo, dan pengusaha, juga pemerintah harus bekerja sama," tuturnya.
Sumber

Read More

Dipenjara Masih Digaji, Ini Jawaban Misbakhun

Jadi, meski saat di penjara tetap menerima gaji, uangnya tak pernah dinikmati sendiri

  

VIVAnews - Saat di penjara, status M Misbakhun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak pernah hilang. Setiap bulan, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu tetap menerima gaji sebagai anggota DPR.

Misbakhun tak membantah telah menerima gaji itu. Namun terpidana pemalsuan dokumen itu menyatakan, selama ini 100 persen gajinya untuk konstituen.
"Dan saya tidak pernah menikmati gaji tersebut untuk kepentingan pribadi saya," kata Misbakhun dalam pesan BlackBerry Messenger, Kamis 8 September 2011.

Misbakhun menyebutkan, 100 persen gaji tersebut untuk membantu madrasah yang rusak, tidak punya daun pintu, tidak punya kamar mandi; membantu pesantren; jaringan pendidikan di Muslimat NU tingkat kecamatan; membantu perbaikan jalan desa; perbaikan irigasi dan sebagainya.

"Program 100 persen gaji tersebut adalah realisasi janji saya saat kampanye untuk memberikan 100 persen gaji pokok saya kepada para konstituen di daerah pemilihan dua Jawa Timur (Pasuruan-Probolinggo) dalam bentuk program penyaluran yang dibuat oleh jaringan konstituen di dapil," kata Misbakhun yang mendapat gaji rutin Rp16 juta per bulan di DPR itu.
Sumber

Read More

Ricuh di Depan Kantor

Pendemo juga meminta KPK segera menangkap Wakil Presiden Boediono.

Benteng news - Bentrokan terjadi di depan Kantor Wakil Presiden Boediono. Bentrokan ini antara polisi dan pendemo menuntut pertanggungjawaban Boediono dan Sri Mulyani dalam kasus Bank Century.

Saling pukul dan lempar antara pendemo dan polisi pun akhirnya tak terelakkan. Polisi mencoba menghalau para pendemo yang hendak memblokir jalan menuju Istana Wapres. Satu polisi menderita luka.
Aksi itu awalnya berlangsung aman. Para pendemo menuntut Boediono bertanggung jawab atas kasus korupsi Bank Century. Pendemo juga meminta KPK segera menangkap Boediono. Dalam aksinya, selain orasi, mereka juga membawa atribut bergambar Sri Mulyani dan Boediono.

Bentrokan mulai mereda setelah polisi kembali menurunkan personel tambahan. Namun,  Pendemo pun akhirnya juga melanjutkan aksinya menuju Gedung Bank Indonesia.
Sumber

Read More

Menkeu: Badan Anggaran DPR Tetap Dibutuhkan

"Banggar diperlukan untuk menjalankan fungsi anggaran yang efisien dan efektif."

BENTENG news – Pemerintah menilai keberadaan Badan Anggaran DPR sangat bermanfaat. Pasalnya, jika Banggar tidak ada dan kewenangannya diserahkan kepada komisi-komisi yang terpisah, maka tidak akan efektif bila pemerintah harus membahas soal anggaran dengan semua komisi.

“Tentu itu akan jadi kurang fokus. Kita harus betul-betul komitmen untuk taat azas, menjalankan fungsi anggaran yang fokus, efisien dan efektif,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu 7 September 2011. Agus menyarankan agar semua pihak taat kepada Undang-undang yang telah mengatur tentang peran Banggar.

Banggar, menurut Agus, adalah cerminan DPR versi kecil atau kumpulan partai. Ia mengakui, Banggar memang butuh perbaikan. “Ruang untuk perbaikan tentu banyak, dan ruang itu tidak saja di DPR, tapi di kementerian, lembaga, maupun pemda,” terangnya.

Senada dengan Menkeu, Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah juga berpendapat keberadaan Banggar masih relevan. “Banggar masih efektif untuk dipertahankan dalam berhadapan dengan APBN yang diajukan oleh pemerintah. Agar dalam fungsi budgeting, DPR dapat terkoordinasi, tidak parsial,” kata dia secara terpisah.

“Fraksi Demokrat akan mempelajari dan akan mengefektifkan pelaksanaan fungsi-fungsi Banggar, kemudian akan mengkaji dan menyempurnakannya melalui Undang-undang,” lanjutnya.

“Yang perlu diperhatikan adalah kualitas kerja. Fungsinya yang perlu diperbaiki, bukan lembaganya yang dibubarkan. Kalau ada mafia anggaran, mafianya yang ditangani. Kalau ada tikus, tikusnya yang dimatikan, bukan lumbungnya yang dibakar,” ujar Jafar.

Sebelumnya, Sekjen sekaligus Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, melontarkan wacana pembubaran Banggar DPR, akibat dua kasus suap yang terjadi di dua kementerian berbeda menyinggung soal dugaan aliran dana ke Badan Anggaran DPR.

Kasus pertama adalah suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan kasus kedua adalah suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras.
Sumber

Read More

Prof Tamagola: Ada Amputasi Sistemik di UI

Saat ini, isu Universitas Indonesia sudah melebar kepada hal-hal internal kampus.

BENTENG news - Dari soal gelar honoris causa untuk Raja Arab, Abdullah bi Abdul Aziz, kisruh di Universitas Indonesia kini melebar. Menyangkut pengelolaan universitas dan transparansi keuangan di kampus itu.
Profesor bidang Sosiologi Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, menilai Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri mengubah seluruh tata kelola kampus. Mestinya, kata Thamrin, tata kelola UI mengikuti prinsip good governance yakni, ada aspirasi dari bawah, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

"Kalau ini saya sebut amputasi sistemik, yang dilakukan secara sistematis," kata Thamrin Amal Tomagola di sela audiensi dengan Komisi X DPR yang juga membidangi pendidikan, gedung DPR, Jakarta, Rabu 7 September 2011.

Menurut Thamrin, bahkan Gumilar membekukan lembaga yang sudah ada, dan membentuk yang baru. Thamrin mengambil contoh lembaga yang mengurus penerimaan mahasiswa baru di UI.

Thamrin melanjutkan, Rektor Gumilar memberikan kewenangan rekrutmen mahasiswa baru kepada lembaga baru. Sementara lembaga yang biasa melakukan penerimaan mahasiswa baru tidak lagi diberi berwenang.

"Bahkan, Wakil Rektor saja tidak tahu soal itu. Ini namanya personalisasi kekuasaan," tegas dia. "Kami minta tolong DPR untuk membereskan hal ini."

Terkait soal transparansi keuangan, Gumilar Rusliwa Somantri menegaskan pengelolaan keuangan saat ini memang disentralisasi. Dulu, kata dia, pengelolaan keuangan semua di bawah masing-masing fakultas.

"Sekarang sudah disentralisasi supaya kami bisa menggaji dosen dengan baik," kata Gumilar, Senin 5 September 2022 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat. Gumilar membantah pengelolaan dana keuangan tidak terbuka.
Sumber

Read More

Aburizal: Pengunduran Diri Paloh Simpatik

Surya Paloh hari ini resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar.

 

Benteng news - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyambut baik pengunduran diri Surya Paloh dari keanggotaan partai berlambang pohon beringin itu. Menurutnya, langkah Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat itu merupakan sikap yang simpatik.

”Saya kira, itu adalah konsekuensi politik yang diambil Surya Paloh, yang simpatik, karena (ia) memilih Nasdem (Nasional Demokrat),” ujar Aburizal, singkat, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, di Istana Presiden Timor Leste, Ibukota Dili, Rabu sore, 7 September 2011.

Ical --panggilan akrab Aburizal--tak mempermasalahkan pengunduran diri Surya Paloh, yang juga mantan Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar tersebut. ”Ya, nggak apa-apa,” katanya.

Surya Paloh, Rabu siang, 7 September 2011, di Jakarta, menggelar konferensi pers. Ia secara resmi menyatakan diri keluar dari Partai Golkar. Paloh mengaku butuh kontemplasi dan perenungan yang panjang untuk memutuskan meninggalkan partai yang turut membesarkan namanya tersebut.

"Hari ini dengan kesadaran yang baik, pikiran yang baik, dan keinginan agar membuka jalan bagi Partai Golkar, bagi pemilih pemula, saya mengambil inisiatif keluar dari Partai Golongan Karya," katanya.

Paloh juga mengaku bahwa Partai Golkar sudah tidak membutuhkannya lagi. "Saya lihat Golkar tidak lagi memerlukan orang seperti saya. Dan, saya juga tidak memerlukan Golkar lagi," ujarnya. (Laporan: M Arief Hidayat)
Sumber

Read More